Prioritaskan Pelayanan dalam Efisiensi PT. KAI

10-07-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana saat rapat antara Komisi VI DPR dengan PT. KAI membahas pemberian dana talangan dari Pemerintah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/7/2020). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tetap harus memprioritaskan pelayanan apabila mendapat dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun. Hal ini disebutkannya, sebab PT. KAI akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan efisiensi perusahaan.

 

Dalam rapat antara Komisi VI DPR dengan PT. KAI membahas pemberian dana talangan dari Pemerintah di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/7/2020) lalu, Putu menjelaskan bahwa ia sering mendengar banyak keluhan dari konsumen KAI karena pelayanan yang diberikan berkurang kualitasnya.

 

“Yang saya lihat di sini hanya sekedar bussiness as usual. Ini hanya untuk menutup cashflow agar bisa berjalan. Tapi kondisinya apakah ini bisa menjamin bahwa servis dan pelayanan, bagaimana maintenance pelanggan PT. KAI ini agar mendapat pelayanan yang terbaik. Karena saya tidak mau nanti kondisi ini hanya menjadi bussiness as usual, tapi pelayanan akan drop sekali,” tuturnya.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap apabila dana talangan telah dicairkan, Direksi PT. KAI harus segera mempersiapkan new strategy untuk menghadirkan pelayanan yang baik kepada konsumen mereka. Ia meminta secara khusus agar PT. KAI dapat dikenal kembali sebagai primadona transportasi di Indonesia.

 

“Tidak adil kepada konsumen kita dan pada akhirnya justru semuanya dilakukan efisiensi dan kemudian pelayanan kepada konsumen dinomorduakan. Nah kita berharap bahwa pelayanan itu penting, fasilitas itu harus maksimal. Dan utamanya mereka mendapat safety, itu sangat penting dan jangan sampai KAI mengurangi hal itu dengan dana talangan itu,” imbuhnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...